Fhadli's Blog

2.Prinsip Persamaan

3.Prinsip Kebaikan

Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanya berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat-menghormati, kasih sayang, membantu orang lain, dan sebagainya. Manusia pada hakikatnya selalu ingin berbuat baik, karena dengan berbuat baik dia akan dapat diterima oleh lingkungannya. 

5.Prinsip Kebebasan

Kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Dalam prinsip kehidupan dan hak asasi manusia, setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri sepanjang tidak merugikan atau mengganggu hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab sehingga manusia tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada orang lain. Untuk itu kebebasan individu disini diartikansebagai:

6. Prinsip Kebenaran

Kebenaran biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis/rasional. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan agar kebenaran itu dapat diyakini oleh individu dan masyarakat. Tidak setiap kebenaran dapat diterima sebagai suatu kebenaran apabila belum dapat dibuktikan.

Semua prinsip yang telah diuraikan di atas merupakan prasyarat dasar dalam pengembangan nilai-nilai etika atau kode etik dalam hubungan antarindividu, individu dengan masyarakat, dengan pemerintah, dan sebagainya. Etika yang disusun sebagai aturan hukum yang akan mengatur kehidupan manusia, masyarakat, organisasi,instansi pemerintah, dan pegawai harus benar-benar dapat menjamin terciptanya keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran bagi setiap orang.

DIMENSI ETIKA DALAM ORGANISASI

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa etika merupakan cara bergaul atau berperilaku yang baik. Nilai-nilai etika tersebut dalam suatu organisasi dituangkan dalam aturan atau ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Aturan ini mengatur bagaimana seseorang harus bersikap atau berperilaku ketika berinteraksi dengan orang lain di dalam suatu organisasi dan dengan masyarakat di lingkungan organisasi tersebut. Cukup banyak aturan dan ketentuan dalam organisasi yang mengatur struktur hubungan individu atau kelompok dalam organisasi serta dengan masyarakat di lingkungannya sehingga menjadi kode etik atau pola perilaku anggota organisasi bersangkutan.

Birokrasi

Nilai-nilai yang berlaku dalam suatu organisasi secara konseptual telah dikembangkan sejak munculnya teori tentang organisasi. Salah satu teori klasik tentang organisasi yang cukup dikenal dan sangat berpengaruh terhadap pengembangan organisasi adalah birokrasi. Menurut teori ini, ciri organisasi yang ideal yang sekaligus menjadi nilai-nilai perilaku yang harus dianut oleh setiap anggota organisasi adalah

Teori birokrasi menempatkan setiap anggota organisasi dalam suatu hierarki struktur yang jelas, setiap pekerjaan harus diselesesaikan berdasarkan prsedur dan aturan kerja yang telah ditetapkan, dan setiap orang terikat secara ketat dengan aturan-aturan tersebut. Selain itu,hubungan antarindividu dalam organisasi dan dengan lingkungan didalam organisasi hanya dibatasi dalam hubungan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam model organisasi ini pola perilaku yang berkembang bersifat sangat kaku dan formal.

Prinsip Manajemen Organisasi

Berbeda dengan teori birokrasi terdapat teori lain yang mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen organisasi. Prinsip-prinsip ini cukup banyak diadopsi oleh para pimpinan organisasi, baik publik maupun swasta. Prinsip-prinsip ini bahkan ditemukan juga dalam organisasi yang dikelola secara birokratis. Prinsip-prinsip tersebut adalah pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan perintah (komando), koordinasi, mendahulukan kepentingan organisasi, remunerasi, sentralisasi versus desentralisasi, inisiatif, dan kesektiakawanan kelompok.

Pembagian kerja

Pembagian kerja yang sangat spesifik dapat meningkatkan kinerja dengan cara membuat para pekerja lebih produktif. Para spesialis dipandang akan sangat mahir dengan spesialisasinya karena hanya melakukan bagian tertentu dari suatu pekerjaan.

Wewenang

Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, setiap anggota harus diberi kewenangan tertentu seimbang dengan tugas yang dipikulnya. Selanjutnya setiap wewenang yang diberikan harus diikuti dengan tanggung jawab yang seimbang pula.

Disiplin

Para pegawai harus menaati dan menghormati peraturan yang mengatur organisasi. Disiplin yang baik merupakan hasil dari kepemimpinan yang efektif, saling pengertian yang jelas antarapimpinan dan para pegawai tentang peraturan organisasi, serta penerapan sanksi yang adil bagi yang menyimpang dari peraturan tersebut.

Kesatuan Perintah

Setiap pegawai hanya menerima perintah dari satu orang atasan. Tidak boleh terjadi ada dua nakhoda dalam satu kapal

Pembentukan Etika Dalam Pemerintah

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, etika merupakan nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau suatu organisasi dalam interaksinya dengan lingkungan. Nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh individu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh individu tersebut serta nilai-nilai yang berlaku dan berkembang dalam organisasi yang kemudian menjadi suatu kebiasaan yang berakumulasi menjadi budaya yang akan dianut oleh organisasi tersebut.

Arti & Pentingnya Etika dalam Organisasi

Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentatati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi, Etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang anggota. nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan baik seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan dan bertanggung jawab. Seperangkat nilai tersebut biasanya dijadikan sebagai acuan dan dianggap sebagai prinsip-prinsip etis atau moral.

Dalam kehidupan organisasi terdapat berbagai permasalahan yang pemecahannya mengandung implikasi moral dan etika, ada cara pemecahan yang secara moral dan etika diterima tetapi ada juga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktek kehidupan organisasi tidak ada tolok ukur yang mutlak tentang yang benar dan yang salah, ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti agama, budaya dan sosial.

Beberapa alasan mengapa norma moral dan etika itu diperlukan dalam organisasi :

Dalam lingkungan organisasi pemerintahan seorang aparatur dituntut untuk bekerja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. secara etis seseorang aparatur merasa terpanggil untuk melayani kepentingan publik secara adil tanpa membedakan kelompok, golongan, suku, agama serta status sosial. seharusnya seorang aparatur harus dapat menjadikan dirinya sebagai panutan tentang kebaikan dan moralitas pemerintahan terutama yang berkenaan dengan pelayanan kepada publik. Dia senantiasa menjaga kewibawaan dan citra pemerintahan melalui kinerja dan perilaku sehari-hari dengan menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Jadi Etika pada dasarnya merupakan upaya menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak dan berperilaku dalam kehidupan bersama termasuk di lingkungan profesi administrasi (Ryass Rasyid, 1996,43-44).

Profesi dimaksudkan sebagai pekerjaan untuk mecari nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan tuntutan dan persyaratan organisasi pemerintahan, dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam atas pekerjaannya itu, ia melibatkan seluruh kepribadiannya sehingga mendorong untuk menjalankan tugasnya dengan tekun, giat, serius untuk melayani kepentingan publik. Ia tidak mengerjakan pekerjaannnya sekedar sebagai hoby, sebagai sambilan apalagi asal-asalan. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggungjawab yang besar atas tugas yang diembannya.

Intinya bahwa seorang PNS, seorang aparatur haruslah memiliki persyaratan seorang professional yang mendapat kepercayaan publik atau masyarakat yang dilayani. Dia dipercayai dan diandalkan memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat. Lebih dari itu seorang aparatur yang profesional dipercaya masyarakat karena mempunyai komitmen moral, etis serta bertanggungjawab penuh atas pekerjaannya kepada public (Public Accountability).

Sebagai PNS,,Sudahkah kita beretika didalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepada kitaaa?

Karena semua pekerjaan akan kita pertanggungjawabkan kelak dikemudian hari,,  dihadapan Allah.Swt…